Imogiri - Gubernur DIY bersama Bupati Bantul resmikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terintegrasi di Karangasem Wukirsari dan Karangrejek Karangtengah Imogiri, Senin (18/12/2023). Program tersebut merupakan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari Pemerintah Daerah DIY untuk membantu masyarakat kurang mampu dan belum memenuhi persyaratan, baik segi kenyamanan dan kesehatan.
Bantuan RTLH Terintegrasi yang dibangun untuk Kapanewon Imogiri sendiri berjumlah 18 RTLH. Dari 18 RTLH tersebut, 11 RTLH berada di Padukuhan Karangasem, Kalurahan Wukirsari dan 7 RTLH di Padukuhan Karangrejek, Kalurahan Karangtengah, Imogiri.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan selama ini upaya kita dalam menangani perumahan dan infrastruktur kawasan kurang terintegrasi secara menyeluruh. Akibatnya masih ada ketimpangan dalam pembangunan, wilayah yang belum merata, dan masih ada kawasan yang belum tertangani secara menyeluruh. Menurutnya, permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Kemudian pada tahun 2023 kita laksanakan terobosan RTLH Terintegrasi melalui dana keistimewaan,” tutur Gubernur.
Gubernur mengaku, dirinya ingin mewujudkan Yogyakarta Sadar Sehat dengan mengutamakan lingkungan rumah yang bersih. Menurutnya, kriteria rumah bersih adalah rumah dengan lantai yang sudah tertutup (bukan tanah), memiliki atap kaca sebagai cahaya alami, jendela, tersedianya air bersih dan sanitasi sehat.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur DIY, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan dirinya atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan terimakasih kepada Ngarsa Dalem yang telah memberikan bantuan dan fasilitasi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui bantuan RTLH terintegrasi ini. Selain itu bantuan peningkatan derajat kesehatan melalui bantuan penanganan sampah dan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta bantuan spot pariwisata berbasis masyarakat atau CBT (Community Based Tourism) yang dikelola langsung oleh masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Bantul juga sedang menuntaskan program daerah yang kita namai Bantul BERSAMA atau Bantul Bersih Sampah 2025 yang ditargetkan akan tuntas kita selesaikan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Bantul,” terang Halim.
Selain itu, Halim menyampaikan bahwa Pemkab Bantul juga meluncurkan bantuan keuangan khusus (BKK) yang disebut P2BMP (Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan).
Bantuan ini kita berikan dengan skema yang kita titipkan kepada kalurahan yang digunakan untuk mengatasi sampah ditingkat padukuhan, posyandu, penanganan stunting dan kesehatan anak, serta mendukung pendidikan anak usia dini.
“Program ini terus kita evaluasi sehingga kini sudah ada peningkatan dalam segi ekonomi dan kesehatan masyarakat,” pungkas Halim..
(Sumber: Pemerintah Kabupaten Bantul)
